Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru Dilantik, Ini Tantangan Berat yang Menanti Bimo dan Letjen Djaka
 |
| Bimo Wijayanto dipanggil Presiden Prabowo |
JAKARTA – Pemerintah resmi melantik jajaran direktur jenderal baru di Kementerian Keuangan pada Jumat (23/5/2025), termasuk posisi strategis Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai. Dua nama yang santer disebut, Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Utama, kini dihadapkan pada berbagai pekerjaan rumah (PR) krusial dalam sistem perpajakan dan pengawasan impor.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, prioritas utama yang harus segera ditangani Dirjen Pajak adalah penyempurnaan sistem Coretax yang saat ini masih bermasalah secara teknis dan regulasi.
"Saya berdiskusi dengan banyak profesional perpajakan. Masalah Coretax ini masih sangat krusial dan harus segera diperbaiki," ujar Bhima kepada Kompas.com.
Selain Coretax, isu pengawasan rokok ilegal juga menjadi perhatian. Peredaran rokok ilegal dinilai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Bahkan, terdapat dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap praktik tersebut.
Sementara itu, Letjen Djaka yang disebut akan menempati posisi Dirjen Bea dan Cukai, dihadapkan pada tantangan serupa, seperti lonjakan barang impor ilegal, terutama tekstil murah dari China yang dapat mengancam industri pengolahan dalam negeri.
"Perang dagang mendorong masuknya barang murah ilegal ke Indonesia. Ini ancaman nyata bagi industri dan tenaga kerja lokal," jelas Bhima.
Lebih lanjut, perluasan objek cukai baru seperti rencana cukai batu bara juga harus dimasukkan dalam agenda reformasi. Bhima mengingatkan, meski Djaka memiliki latar belakang militer yang kuat, kemampuan konseptual dan penyusunan kebijakan strategis tetap menjadi keharusan.
Bhima juga menyoroti risiko shortfall penerimaan bea masuk tahun ini, yang ditargetkan Rp 301,6 triliun. Potensi kegagalan tercapainya target semakin besar dengan merebaknya impor ilegal dan lemahnya pengawasan.
Pelantikan seluruh direktur jenderal berlangsung secara tertutup pukul 09.30 WIB di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, dan diikuti konferensi pers terkait laporan APBN KiTa. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, memastikan bahwa seluruh jajaran, baik yang baru maupun hasil rotasi, akan dilantik bersamaan.
"Ada yang tetap, ada yang rotasi, dan ada yang baru. Semuanya dilantik hari ini," kata Deni, Kamis (22/5/2025).
Meskipun nama resmi yang dilantik belum diumumkan, sorotan publik dan pengamat ekonomi telah tertuju pada kinerja dua figur baru ini dalam membenahi dua direktorat vital Kemenkeu.
